MIY
Ada
beberapa tahap bentuk politik luar negeri Israel dalam berbagai fase waktu dan
rezim yang memegang pemerintahan Israel.
Politik
Luar Negeri Israel Setelah Kemerdekaan
Politik
Luar Negeri Israel dibentuk setelah tanah yang dijanjikan didapat oleh kaum
Yahudi pada tahun 14 mei 1948 dengan perdana menteri pertama yaitu Dipimpin
oleh David Ben-Gurion. Pada masa ini, politik luar negeri Israel lebih
mendalami institusi penting yang ada di negaranya tersebut seperti pembangunan
lembaga-lembaga negara. Pencarian
pengakuan kedaulatan negara juga menjadi tujuan utama politik luar negeri
Israel pada masanya.
Kemudian,
setelah berdirinya negara israel pada tahun 1948, idealis gerakan zionis
dinegara tersebut berharap bahwa para pemimpin israel dapat mengambil pola serius ramalan gambar negara
itu sebagai bentuk salah satu arah
politik luar negeri Israel yaitu a light unto the nations ' berbasiskan kebijakan
di atas prinsip-prinsip keadilan dan hak azasi manusia[1].
Dalam waktu singkat, tekanan politik luar negeri ekstrim diberlakukan atas kerentanan keamanan Israel
atas negara negara arab disekitarnya, Hubungan luar negeri Israel muncul
untuk menetap ke alur realpolitik. Sesuai dengan asumsi, realis organ
negara dan lembaga itu yang penting, dan non-state-to-state hubungan, semakin
menonjol dalam kontemporer amerika utara dan eropa barat. Dan berpikir tentang
yang diabaikan atau tunduk pada pertimbangan nasiona[2]l.
Bentuk arah ini menjadi prinsip politik luar negeri Gurion pada masa itu.
Di tahun 1953, Gurion mengundurkan diri dan
menjabat sebagai menteri pertahanan. Perdana Menteri Selanjutnya digantikan oleh
Moshe Sharett, dan kembali kekuasaan Perdana Menteri kembali kepada Ben-
Gurion. Pada masa Gurion ini , terjadi
perang pertama arab israel yang terjadi di gurun Sinai antara Israel dan
Palestina. Politisi dari Partai Mapai
ini memulai melakukan pendekatan internasional termasuk hubungan baik yang aku
dengan Amerika Serikat terhadap kejadian tersebut dengan melakukan kampanya
politik. Kampanye politik pun dimulai
dengan penyelenggaraan dengan dewan keamanan hampir segera setelah pertempuran
dimulai. Tujuannya berubah secara bertahap untuk memenangkan legitimas Israel
terhadap dunia luar dalam perang enam hari dalam pertempuran melawan Mesir di
Gurun Sinai[3].Dalam
peperangan ini dimenangkan secara militer oleh Kubu Israel, Prancis dan Inggris
, tetapi kemenangn dalam politk dimenangkan oleh Mesir melalui keberhasilan
menasionalisasikan Terusan Suez.
Politik
Luar Negeri Israel Paska Perang Enam Hari
Politik
Luar Negeri Israel semakin dalam percaya diri setelah kemenangan telak dalam
perang enam hari. Politik Luar Negeri Israel dikomandoi oleh perdana menteri ke
empat dan perdana menteri pertama perempun Israel yaitu Golda Meir. Pada masa
kepemimpinan Golda, PLN Israel lebih terkonsentrasi pada pada front diplomatik
- berseni pencampuran diplomasi personal dengan penggunaan terampil dalam
menampilkannya dalam media massa[4]
Politik
Luar Negeri (Fokus : Israel dan PLO)
Pada
fase ini, focus dari PLN Israel mulai memasui dominasi hubungan Israel –
Palestina. politik luar negeri Israel diwarnai oleh beragamnya sikap Israel
terhadap negara‐negara Arab tetangganya, seperti penandatanganan
perjanjian Camp David dengan Mesir pada 1978, serta invasi ke wilayah Lebanon
Selatan pada tahun yang sama. Pada decade selanjutnya politik luar negeri
Israel identik dengan agresifitas militer. Hal tersebut terlihat dari adanya
penyerangan reactor nuklir Irak pada 1981, invasi ke Lebanon pada 1982, serta
pengeboman markas besar PLO di Tunisia pada 1985[5].
Hal
ini masih berlanjut sampai sekarang dimana pemerintahan Benyamin Netanyahu.
Meneruskan wacana perdamaian diantara edua negera. Melanjutkan kembali pembicaraan perdamaian
palestina-israel menyebabkan upaya oleh pemerintah israel untuk memperbaiki
status hukum referendum yang membutuhkan
referendum untuk menyetujui penarikan israel dari territories di bawah
kedaulatan menjadi dasar hukum.[6]
Dalam kasus hukum ini telah relevansi arus american-sponsored negotiations
berakhir dengan kesepakatan, dan teritorial israel-palestina understandings
termasuk sebuah divisi dari yerusalem dan / atau wilayah taukar.Sementara
seperti hasil tidak, dalam melakukan tawar-menawar mereka di sekitar referendum
hukum hubungan antara politik domestik
dan kebijakan luar negeri
[1]Cohen ,Raymond (1994) . Journal Middle East Quarterly : Israel's Starry-Eyed Foreign Policy vol
2 . dikutip dari http://www.meforum.org/221/israels-starry-eyed-foreign-policy
[2]
ibid
[3] Rosenthal ,Yemima
(2009).Journal Document of Israel
Foreign Policy : VOLUME 12THE SINAI
CAMPAIGN THE POLITICAL STRUGGLE OCTOBER 1956 – MARCH 1957 Jerussalem
[4]
Dikutip dari http://www.mfa.gov.il/mfa/aboutisrael/state/pages/golda%20meir.aspx
Kamis, 8 may 2014 pkl 1.04am
[5]
Pradana, Hafid Jurnal UMM Fluktuasi Agresifitas Politik Luar
Negeri Israel Terhadap Palestina malang
[6]
Sandle,Smhuel Israeli Coalition Politics and Foreign Policy . BESA Center
Perspectives Paper No. 211, August 19, 2013